EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN

Teguin Surya Linjaya

Transparansi Hukum · 08.09.2025 · 132-140

DOI: 10.30737/transparansi.vi.6823 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Transparansi Hukum, online erschienen am 08.09.2025. Verfasst von Teguin Surya Linjaya. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penyitaan merupakan upaya paksa penegak hukum untuk mengamankanbarang bukti terkait tindak pidana. Namun penyitaan harus dilakukan sesuaiprosedur dalam KUHAP agar tidak melanggar hak milik tersangka. Penelitianyuridis normatif ini bertujuan menganalisis konsekuensi hukum penyitaan yangtidak sah dan hak tersangka menuntut ganti kerugian melalui praperadilan. Hasilpenelitian menunjukkan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri adalah bataldemi hukum. Tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti rugi materiil danimmateriil secara proporsional. Jika dikabulkan, negara wajib membayarkompensasi melalui APBN dengan nilai maksimal Rp 600 juta berdasarkan PPNo. 92 Tahun 2015. Meski demikian, implementasi ganti kerugian praperadilanmasih terkendala minimnya sosialisasi pada tersangka dan belum adanyapedoman bagi hakim dalam menentukan besaran kerugian. Ke depan, peranpraperadilan perlu dioptimalkan sebagai kontrol atas tindakan penyitaan yangsewenang-wenang.

Zitieren

APA

Linjaya, T. S. (2025). ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN. Transparansi Hukum, 132-140. https://doi.org/10.30737/transparansi.vi.6823

Vancouver

Linjaya TS. ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN. Transparansi Hukum. 2025:132-140. doi:10.30737/transparansi.vi.6823

BibTeX
@article{Linjaya2025,
  author = {Linjaya, Teguin Surya},
  title = {ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN},
  journal = {Transparansi Hukum},
  year = {2025},
  pages = {132--140},
  doi = {10.30737/transparansi.vi.6823}
}
Kostenlos starten →