PERANAN KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA
Dinamika Hukum & Masyarakat · 2023
DOI: 10.30737/dhm.v5i2.4657 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Dinamika Hukum & Masyarakat, 2023. Verfasst von Harsono Njoto und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
ABSTRAKHukum ketenaga kerjaan diartikan sebagai himpunan peraturan baik tertulismaupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerjapada orang lain dengan menerima upah. Pengertian itu identic dengan pengertianhukum perburuhan. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaanyaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahanhukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian Hukum dankekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu samalain. Dampak negatif dari upah minimal dirasakan oleh kelompok yang sangatrentan. Perubahan kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja perempuan, muda danyang tingkat pendidikan rendah. Fleksibilitas kerja hingga upah minimum lebihbesar dari -0,3 bagi perempuan dan pekerja muda. Artinya setiap 10% kenaikanupah minimum yang sebenarnya menyebabkan penurunan lapangan kerja wanitadan kamu muda menyumbang lebih dari 3%.Kata Kunci : Kebijakan, Hukum, Ketenagakerjaan.
Zitieren
APA
Njoto, H., & Habib (2023). PERANAN KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA. Dinamika Hukum & Masyarakat. https://doi.org/10.30737/dhm.v5i2.4657
Vancouver
Njoto H, Habib. PERANAN KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA. Dinamika Hukum & Masyarakat. 2023. doi:10.30737/dhm.v5i2.4657
BibTeX
@article{Njoto2023,
author = {Njoto, Harsono and Habib},
title = {PERANAN KEBIJAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA},
journal = {Dinamika Hukum & Masyarakat},
year = {2023},
doi = {10.30737/dhm.v5i2.4657}
}
EUVIMED