Problematik Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal: Implikasi terhadap Partisipasi Pemilih yang Bermakna dan Electoral Justice
Perspektif Hukum · 13.11.2026 · 307-336
DOI: 10.30649/ph.v26i2.666 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Perspektif Hukum, online erschienen am 13.11.2026. Verfasst von Retno Widiastuti und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan calon tunggal menimbulkan problematik bagi electoral justice (keadilan elektoral) karena mempersempit ruang kompetisi dan pilihan politik pemilih. Pilkada 2024 diikuti 37 daerah dengan calon Tunggal yang dua di antaranya dimenangkan kolom kosong. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematik tersebut terhadap partisipasi pemilih yang bermakna serta merumuskan upaya penguatannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis kualitatif preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, calon tunggal memang tidak otomatis menurunkan angka partisipasi tetapi berpotensi membatasi kualitas partisipasi karena pemilih tidak dihadapkan pada alternatif yang nyata. Kedua, akses terhadap koreksi hukum terbatas, dari delapan perkara PHPU Kada calon tunggal 2024, hanya satu dikabulkan sebagian, Putusan MK No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, sedangkan lainnya tidak diterima terutama karena kedudukan hukum pemohon dan ambang batas dalam UU Pilkada. Ketiga, kerangka hukum telah berkembang melalui Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemilihan ulang paling lama satu tahun setelah kolom kosong menang dan mengubah desain surat suara menjadi pilihan “setuju” atau “tidak setuju”. Meski demikian, kedudukan kolom kosong masih timpang dan tidak difasilitasi penyelenggara dan kolom kosong hanya diwakili pemantau terakreditasi, baik sebagai saksi di TPS maupun sebagai pemohon di MK. Penelitian merekomendasikan pengaturan setara bagi pilihan “tidak setuju”, perluasan kedudukan hukum pemohon PHPU calon tunggal, penyelarasan PKPU dengan putusan MK, serta penguatan penyelenggara dan kaderisasi partai.
Zitieren
APA
Widiastuti, R., Wardhana, A. F. G., & Martha, N. S. (2026). Problematik Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal: Implikasi terhadap Partisipasi Pemilih yang Bermakna dan Electoral Justice. Perspektif Hukum, 307-336. https://doi.org/10.30649/ph.v26i2.666
Vancouver
Widiastuti R, Wardhana AFG, Martha NS. Problematik Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal: Implikasi terhadap Partisipasi Pemilih yang Bermakna dan Electoral Justice. Perspektif Hukum. 2026:307-336. doi:10.30649/ph.v26i2.666
BibTeX
@article{Widiastuti2026,
author = {Widiastuti, Retno and Wardhana, Allan Fatchan Gani and Martha, Nabilla Setya},
title = {Problematik Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal: Implikasi terhadap Partisipasi Pemilih yang Bermakna dan Electoral Justice},
journal = {Perspektif Hukum},
year = {2026},
pages = {307--336},
doi = {10.30649/ph.v26i2.666}
}
EUVIMED