EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Melampaui Banjir sebagai Bencana Alam: Perampasan Struktural atas Hak Hidup Layak sebagai Konsekuensi Kebijakan Konsesi Lahan

Sugiyanto Sugiyanto, Mokh. Thoif

Perspektif Hukum · 15.06.2026 · 192-225

DOI: 10.30649/ph.v26i1.544 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Perspektif Hukum, online erschienen am 15.06.2026. Verfasst von Sugiyanto Sugiyanto und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan fisik yang meluas, tetapi juga menyebabkan hilangnya ruang hidup, mata pencaharian, dan rasa aman secara sistemik di kalangan masyarakat yang terdampak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi terjadinya perampasan struktural atas hak atas standar hidup yang layak sebagai konsekuensi dari kebijakan konsesi lahan yang mendasari terjadinya banjir bandang di ketiga provinsi tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-kritis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan lingkungan, dengan mengacu pada perkembangan akademis terkini mengenai risiko bencana, penggunaan lahan, dan kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Temuan menunjukkan bahwa banjir bandang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa alam yang disebabkan oleh curah hujan ekstrem, melainkan sebagai risiko yang dihasilkan melalui mekanisme yang didorong oleh kebijakan, khususnya amplifikasi risiko akibat perubahan penggunaan lahan, yang diikuti oleh transfer risiko dari aktor ekonomi ke komunitas hilir. Proses ini menimbulkan ketidakadilan lingkungan, yang terwujud dalam perampasan hak-hak secara struktural atas standar hidup yang layak, perumahan yang aman, dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat yang terdampak. Sementara manfaat ekonomi dari eksploitasi lahan terkonsentrasi di tangan korporasi dan negara melalui penerimaan fiskal, beban ekologis dan sosial—seperti banjir bandang, kerusakan permukiman, dan hilangnya mata pencaharian—ditanggung oleh masyarakat yang tidak memiliki kendali atas pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan.

Zitieren

APA

Sugiyanto, S., & Thoif, M. (2026). Melampaui Banjir sebagai Bencana Alam: Perampasan Struktural atas Hak Hidup Layak sebagai Konsekuensi Kebijakan Konsesi Lahan. Perspektif Hukum, 192-225. https://doi.org/10.30649/ph.v26i1.544

Vancouver

Sugiyanto S, Thoif M. Melampaui Banjir sebagai Bencana Alam: Perampasan Struktural atas Hak Hidup Layak sebagai Konsekuensi Kebijakan Konsesi Lahan. Perspektif Hukum. 2026:192-225. doi:10.30649/ph.v26i1.544

BibTeX
@article{Sugiyanto2026,
  author = {Sugiyanto, Sugiyanto and Thoif, Mokh.},
  title = {Melampaui Banjir sebagai Bencana Alam: Perampasan Struktural atas Hak Hidup Layak sebagai Konsekuensi Kebijakan Konsesi Lahan},
  journal = {Perspektif Hukum},
  year = {2026},
  pages = {192--225},
  doi = {10.30649/ph.v26i1.544}
}
Kostenlos starten →