Extradition Agreement and Police to Police Cooperation in The Lens of Responsive Law
Perspektif Hukum · 26.05.2026 · 135-164
DOI: 10.30649/ph.v26i1.459 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Perspektif Hukum, online erschienen am 26.05.2026. Verfasst von Azzura Fathanul Umara. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini mengkaji praktik penyerahan buronan antara Indonesia dan negara-negara asing, yang pada dasarnya dilakukan melalui dua mekanisme: perjanjian ekstradisi dan kerja sama antar-kepolisian (P to P) di bawah koordinasi Interpol. Dualitas ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai perbedaan dalam konstruksi hukum, efektivitas, serta sejauh mana masing-masing mekanisme selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang responsif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis landasan normatif, prosedural, dan praktis dari kedua mekanisme tersebut serta menilai sejauh mana keduanya mencerminkan karakteristik sistem hukum responsif sebagaimana dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menggabungkan analisis doktrinal terhadap undang-undang dan perjanjian internasional yang relevan dengan interpretasi teoretis terhadap konsep hukum responsif. Studi ini berfokus pada ketentuan dalam undang-undang ekstradisi, perjanjian bilateral, dan prinsip-prinsip yang memandu kerja sama internasional oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui saluran Interpol. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme ekstradisi, dengan dasar hukum formal dan kewajiban antarnegara yang kuat, lebih mencerminkan sistem hukum responsif dengan memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Sebaliknya, mekanisme P ke P—meski lebih fleksibel dan efisien dalam praktiknya—cenderung bersifat pragmatis dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip responsivitas hukum. Meskipun demikian, fleksibilitas dan efisiensinya menjadikan P ke P sebagai pilihan operasional yang lebih disukai oleh lembaga penegak hukum dalam menangani kasus buronan lintas batas. Singkatnya, perjanjian ekstradisi seharusnya menjadi pilihan utama dalam situasi ideal di mana klausul-klausulnya berlaku, sedangkan P to P adalah pilihan yang dapat digunakan ketika kondisi memerlukan fleksibilitas dan pragmatisme, terutama ketika tidak ada perjanjian ekstradisi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan ekstradisi.
Zitieren
APA
Umara, A. F. (2026). Extradition Agreement and Police to Police Cooperation in The Lens of Responsive Law. Perspektif Hukum, 135-164. https://doi.org/10.30649/ph.v26i1.459
Vancouver
Umara AF. Extradition Agreement and Police to Police Cooperation in The Lens of Responsive Law. Perspektif Hukum. 2026:135-164. doi:10.30649/ph.v26i1.459
BibTeX
@article{Umara2026,
author = {Umara, Azzura Fathanul},
title = {Extradition Agreement and Police to Police Cooperation in The Lens of Responsive Law},
journal = {Perspektif Hukum},
year = {2026},
pages = {135--164},
doi = {10.30649/ph.v26i1.459}
}
EUVIMED