EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

IMPLIKASI SERTIFIKAT VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Rachman Maulana Kafrawi

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan · 2022

DOI: 10.30649/jhek.v2i2.49 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, 2022. Verfasst von Rachman Maulana Kafrawi.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Munculnya Perpres 14 Tahun 2021 membuat kontroversi di masyarakat, pelaksanaan pelayanan publik kini telah memberikan kebimbangan kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan bahwa telah tervaksinasi, secara terang-terangan ditolak oleh tempat pelayanan publik dan tidak bisa mengurus kepentingan masyarakat tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Implikasi Sertifikat Vaksin Coronavirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayanan Publik dan upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Sertifikat vaksin COVID-19 layak menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah. Namun akuntabilitas pemerintah belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Sehubungan dengan kewajiban untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 disetiap ruang publik maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari pemerintah adalah untuk menghambat lajur persebaran virus dari individu yang belum melakukan vaksinasi. Upaya hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat vaksin COVID-19 yang akan melakukan kegiatan pelayanan publik dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Upaya non-litigasi disarankan terlebih dahulu untuk dilakukan yaitu dengan menelaah dan memahami secara cermat maksud pemerintah dalam putusan tersebut, namun jika memang belum mendapatkan titik terang maka dapat mengajukan tindakan litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau dapat mengajukan judicial review kepada MA atau MK, maka dapat diselesaikan secara hukum dan untuk mendapatkan pengertian serta keadilan.

Zitieren

APA

Kafrawi, R. M. (2022). IMPLIKASI SERTIFIKAT VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. https://doi.org/10.30649/jhek.v2i2.49

Vancouver

Kafrawi RM. IMPLIKASI SERTIFIKAT VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. 2022. doi:10.30649/jhek.v2i2.49

BibTeX
@article{Kafrawi2022,
  author = {Kafrawi, Rachman Maulana},
  title = {IMPLIKASI SERTIFIKAT VAKSIN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK},
  journal = {Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan},
  year = {2022},
  doi = {10.30649/jhek.v2i2.49}
}
Kostenlos starten →