A Juridical Review of the Authority of the JKN Fraud Prevention and Handling Team in Resolving Alleged Fraud Based on Minister of Health Regulation Number 16 of 2019
Unram Law Review · 30.10.2026 · 10 (2)
DOI: 10.29303/ulrev.v10i2.540 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Unram Law Review, online erschienen am 30.10.2026. Verfasst von Anggi Yudistia Wulandari. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melibatkan berbagai pihak dan proses yang kompleks sehingga memiliki risiko terjadinya fraud. Kecurangan dalam penyelenggaraan JKN tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan program. Dalam konteks tersebut, keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN mempunyai peranan penting dalam melakukan identifikasi, pemeriksaan, dan penanganan terhadap dugaan fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN dalam menyelesaikan dugaan fraud berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai ruang lingkup kewenangan, batas kewenangan, kedudukan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut terhadap dugaan kecurangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran sistematis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Tim merupakan kewenangan administratif yang pelaksanaannya harus tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya indikasi fraud tidak dapat secara langsung dianggap sebagai bukti telah terjadinya kecurangan, sehingga diperlukan tahapan verifikasi, pemeriksaan, dan klarifikasi sebelum ditentukan tindak lanjut. Hasil pemeriksaan Tim juga perlu dibedakan dari kewenangan antar tim untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun melakukan penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penanganan fraud perlu diarahkan pada kejelasan batas kewenangan, prosedur pemeriksaan, mekanisme koordinasi, dan pertanggungjawaban hukum agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pihak yang diperiksa.
Zitieren
APA
Wulandari, A. Y. (2026). A Juridical Review of the Authority of the JKN Fraud Prevention and Handling Team in Resolving Alleged Fraud Based on Minister of Health Regulation Number 16 of 2019. Unram Law Review, 10(2). https://doi.org/10.29303/ulrev.v10i2.540
Vancouver
Wulandari AY. A Juridical Review of the Authority of the JKN Fraud Prevention and Handling Team in Resolving Alleged Fraud Based on Minister of Health Regulation Number 16 of 2019. Unram Law Review. 2026;10(2). doi:10.29303/ulrev.v10i2.540
BibTeX
@article{Wulandari2026,
author = {Wulandari, Anggi Yudistia},
title = {A Juridical Review of the Authority of the JKN Fraud Prevention and Handling Team in Resolving Alleged Fraud Based on Minister of Health Regulation Number 16 of 2019},
journal = {Unram Law Review},
year = {2026},
volume = {10},
number = {2},
doi = {10.29303/ulrev.v10i2.540}
}
EUVIMED