Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?
Simbur Cahaya · 2020
DOI: 10.28946/sc.v26i2.459 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Simbur Cahaya, 2020. Verfasst von Febby Mutiara Nelson.
Abstract (Originalsprache)
Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum dapat menanggulangi tindak pidana korupsi, khususnya dalam mengembalikan kerugian negara secara signifikan. Walaupun sudah banyak ketentuan terkait penanganan korupsi, pada kenyataannya penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Artikel ini membahas tentang pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA). Artikel ini membahas apakah Indonesia sebagai negara rumpun keluarga Civil Law dapat menerapkan mekanisme ini dan apakah mekanisme ini dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Artikel ini juga membahas pelajaran yang dapat diambil dari penyelesaian DPA yang berkembang di Amerika Serikat dan United Kingdom dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan. Selain itu juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum.
Zitieren
APA
Nelson, F. M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?. Simbur Cahaya. https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.459
Vancouver
Nelson FM. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?. Simbur Cahaya. 2020. doi:10.28946/sc.v26i2.459
BibTeX
@article{Nelson2020,
author = {Nelson, Febby Mutiara},
title = {Pengembalian Kerugian Keuangan Negara : Dapatkah Menggunakan Deferred Prosecution Agreement?},
journal = {Simbur Cahaya},
year = {2020},
doi = {10.28946/sc.v26i2.459}
}
EUVIMED