EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Positif

Tri Wahyu Widiastuti

Jurnal Hukum · 2014

DOI: 10.26532/jh.v30i2.418 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Hukum, 2014. Verfasst von Tri Wahyu Widiastuti.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

AbstractProtection to the victim of rape is very important for victim, family, offender and crime prevention. Restitution from the offender will increase responsibility and disappear guilty feel, so will be easier for character building in the jail. Protection policy to the rape victim in Indonesia criminal law arrange in article 98-101 KUHAP, which giving to the victim for accuse permission merger of compensation to the process of criminal justice.Keywords: Law protection, rape victim, positive law AbstrakPerlindungan terhadap korban perkosaan sangat penting bagi korban, keluarga, pelaku dan untuk pencegahan kejahatan. Restitusi bagi pelaku akan meningkatkan pertanggungan jawab dan menghilangkan rasa bersalah, sehingga akan memudahkan untuk memperbaiki kepribadiannya di dalam penjara. Kebijakan perlindungan korban perkosaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 98-101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan kepada korban untuk menggabungkan gugatan ganti rugi dalam proses peradilan pidana.Kata kunci : Perlindungan hukum, korban perkosan, hukum positif

Zitieren

APA

Widiastuti, T. W. (2014). Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Positif. Jurnal Hukum. https://doi.org/10.26532/jh.v30i2.418

Vancouver

Widiastuti TW. Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Positif. Jurnal Hukum. 2014. doi:10.26532/jh.v30i2.418

BibTeX
@article{Widiastuti2014,
  author = {Widiastuti, Tri Wahyu},
  title = {Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Positif},
  journal = {Jurnal Hukum},
  year = {2014},
  doi = {10.26532/jh.v30i2.418}
}
Kostenlos starten →