EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC 4.0

MODEL BIROKRASI INOVATIF DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS PELAKSANAAN

Zaenal Abidin AS

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan · 27.05.2026 · 12 (2) · 508-519

DOI: 10.25157/moderat.v12i2.6051 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, online erschienen am 27.05.2026. Verfasst von Zaenal Abidin AS. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara tidak hanya merepresentasikan proyek pembangunan infrastruktur berskala besar, tetapi juga mencerminkan transformasi mendasar dalam sistem pemerintahan dan tata kelola birokrasi di Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting bagi penerapan model birokrasi inovatif melalui pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan administratif, fiskal, dan perencanaan yang luas. Berbeda dengan birokrasi konvensional yang cenderung hierarkis dan prosedural, Otorita IKN dirancang dengan struktur yang lebih fleksibel dan kolaboratif untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memperkuat koordinasi lintas sektor.Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi model birokrasi inovatif dalam pembangunan IKN melalui identifikasi elemen inovatif pada tata kelola kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, dan mekanisme kolaborasi multisektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan menggunakan pendekatan qualitative content analysis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, laporan pemerintah, dan literatur administrasi publik kontemporer. Kerangka teoritis penelitian mengacu pada konsep New Public Governance dan innovative public governance yang menekankan fleksibilitas kelembagaan, tata kelola kolaboratif, dan digitalisasi pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif Otorita IKN telah mengadopsi prinsip-prinsip birokrasi inovatif melalui integrasi sistem digital, desentralisasi pengambilan keputusan, dan pengembangan kemitraan multisektor. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala berupa tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi lintas sektor, persoalan tata kelola lahan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Penelitian ini menemukan bahwa inovasi kelembagaan belum sepenuhnya diikuti transformasi budaya organisasi dan kapasitas aparatur, sehingga terjadi kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik implementasi. Novelty penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara desain birokrasi inovatif Otorita IKN dengan realitas implementasi tata kelola pembangunan IKN dalam perspektif post-bureaucratic governance. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan birokrasi inovatif tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan yang progresif, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, kepemimpinan transformasional, kapasitas aparatur, dan mekanisme pengawasan yang adaptif.

Zitieren

APA

AS, Z. A. (2026). MODEL BIROKRASI INOVATIF DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS PELAKSANAAN. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 12(2), 508-519. https://doi.org/10.25157/moderat.v12i2.6051

Vancouver

AS ZA. MODEL BIROKRASI INOVATIF DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS PELAKSANAAN. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 2026;12(2):508-519. doi:10.25157/moderat.v12i2.6051

BibTeX
@article{AS2026,
  author = {AS, Zaenal Abidin},
  title = {MODEL BIROKRASI INOVATIF DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: ANTARA HARAPAN DAN REALITAS PELAKSANAAN},
  journal = {Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan},
  year = {2026},
  volume = {12},
  number = {2},
  pages = {508--519},
  doi = {10.25157/moderat.v12i2.6051}
}
Kostenlos starten →