EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-NC 4.0

DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Konfigurasi Baru Hubungan Pusat Daerah Pasca Penguatan Status Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Rira Nuradhawati, Muhammad Aldi Rahmandika

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan · 30.05.2026 · 12 (2) · 667-678

DOI: 10.25157/moderat.v12i2.5754 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, online erschienen am 30.05.2026. Verfasst von Rira Nuradhawati und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Transformasi arsitektur otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi mencapai titik penting dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mereposisi provinsi sebagai daerah otonom sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tulisan ini menganalisis perubahan tersebut sebagai respons kebijakan dualistik: koreksi struktural terhadap disfungsi desentralisasi pasca UU No. 22/1999, sekaligus strategi soft recentralization. Berpijak pada kerangka rescaling governance dan multilevel governance, analisis dilakukan melalui policy analysis dan institutional analysis terhadap dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU No. 23/2014 mengonfigurasi ulang hubungan pusat-daerah menjadi model recentralization through rescaling, yang dicirikan tiga temuan: (1) struktur kelembagaan hibrid di mana provinsi berperan ganda sebagai daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat; (2) mekanisme soft recentralization melalui NSPK, DAK, dan sistem informasi terpusat yang dalam praktiknya membatasi ruang kebijakan kabupaten/kota dalam penentuan prioritas belanja dan standar layanan publik; (3) paradoks tata kelola berupa penguatan koordinasi vertikal di satu sisi, namun pelemahan inovasi lokal akibat penyeragaman program daerah dan kompleksitas akuntabilitas di sisi lain. Simpulan kajian mengindikasikan bahwa kontrol pemerintah pusat tidak berkurang, melainkan dilembagakan ulang melalui penguatan posisi provinsi sebagai mediator, menciptakan struktur kekuasaan berlapis yang menghadirkan tantangan baru bagi efektivitas otonomi daerah dan akuntabilitas publik.

Zitieren

APA

Nuradhawati, R., & Rahmandika, M. A. (2026). DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Konfigurasi Baru Hubungan Pusat Daerah Pasca Penguatan Status Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 12(2), 667-678. https://doi.org/10.25157/moderat.v12i2.5754

Vancouver

Nuradhawati R, Rahmandika MA. DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Konfigurasi Baru Hubungan Pusat Daerah Pasca Penguatan Status Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 2026;12(2):667-678. doi:10.25157/moderat.v12i2.5754

BibTeX
@article{Nuradhawati2026,
  author = {Nuradhawati, Rira and Rahmandika, Muhammad Aldi},
  title = {DINAMIKA SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI DI INDONESIA Konfigurasi Baru Hubungan Pusat Daerah Pasca Penguatan Status Provinsi Sebagai Daerah Otonom},
  journal = {Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan},
  year = {2026},
  volume = {12},
  number = {2},
  pages = {667--678},
  doi = {10.25157/moderat.v12i2.5754}
}
Kostenlos starten →