KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi · 2017
DOI: 10.25157/jigj.v4i2.320 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2017. Verfasst von Endang Supriatna und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR merupakan salah satu sumber hukumyang berlaku di Indonesia.Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi membawa konsekuensi terhadap kedudukan serta kewenangan yang melekat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Zitieren
APA
Supriatna, E., & Noviawati, E. (2017). KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.320
Vancouver
Supriatna E, Noviawati E. KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 2017. doi:10.25157/jigj.v4i2.320
BibTeX
@article{Supriatna2017,
author = {Supriatna, Endang and Noviawati, Evi},
title = {KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN},
journal = {Jurnal Ilmiah Galuh Justisi},
year = {2017},
doi = {10.25157/jigj.v4i2.320}
}
EUVIMED