KERANGKA HUKUM NEGARA DALAM MENGATUR AGRARIA DAN KEHUTANAN INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi · 2015
DOI: 10.25157/jigj.v3i2.419 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015. Verfasst von Hendra Sukarman.
Abstract (Originalsprache)
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, populasi keseluruhannya terbesar dan luas tanah kira-kira enam kali ukuran Inggris. Tanah dan semua sumber daya alam secara hukum dikuasai oleh negara. Selama dua dekade terakhir, sistem dual administrasi tanah telah muncul dimana sekitar 39% dari lahan berada dalam yurisdiksi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 61% dikelola oleh Departemen Kehutanan (Dephut). Menyadari konflik yang luas atas tanah di dalam area hutan dan implikasi untuk keamanan pangan, makalah ini mengeksplorasi asal-usul dualitas ini dan tantangan apakah ada dasar hukum untuk Departemen Kehutanan untuk mengelola lahan.
Zitieren
APA
Sukarman, H. (2015). KERANGKA HUKUM NEGARA DALAM MENGATUR AGRARIA DAN KEHUTANAN INDONESIA. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.419
Vancouver
Sukarman H. KERANGKA HUKUM NEGARA DALAM MENGATUR AGRARIA DAN KEHUTANAN INDONESIA. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 2015. doi:10.25157/jigj.v3i2.419
BibTeX
@article{Sukarman2015,
author = {Sukarman, Hendra},
title = {KERANGKA HUKUM NEGARA DALAM MENGATUR AGRARIA DAN KEHUTANAN INDONESIA},
journal = {Jurnal Ilmiah Galuh Justisi},
year = {2015},
doi = {10.25157/jigj.v3i2.419}
}
EUVIMED