EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Anomali Lex Imperfecta dalam Pengaturan Hukum Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi di Indonesia: Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Conditio Sine Qua Non Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan

Arfi Nofri Legi, Vieta Imelda Cornelis, Renda Aranggraeni, Fathul Hamdani

Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan · 29.10.2026 · 10 (S2) · 405-426

DOI: 10.25139/lex.v10is2.13023 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, online erschienen am 29.10.2026. Verfasst von Arfi Nofri Legi und 3 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitieren

Abstract (Originalsprache)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kewenangan atribusi kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk menegakkan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pengaturan ini dirancang guna mewujudkan kepastian serta pelindungan hukum yang seimbang bagi pasien maupun tenaga profesional kesehatan. Meski demikian, penegakan hukum pidana kesehatan saat ini masih menyisakan permasalahan yang berimplikasi pada inefektivitas sistem peradilan pidana kesehatan dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum rekomendasi MDP dalam sistem peradilan pidana kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan normatif pada Pasal 308 UU Kesehatan yang bersifat lex imperfecta. Pasal 308 mengharuskan penyidik meminta rekomendasi dan penilaian MDP terkait dapat atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, norma tersebut tidak memuat akibat hukum maupun sanksi prosedural apabila keharusan tersebut diabaikan. Ketidaktegasan ini menyisakan celah interpretasi bagi penyidik yang kewenangan penyidikannya diatur oleh KUHAP. Akibatnya, di lapangan ada penyidik yang mengkualifikasikan rekomendasi MDP sekadar sebagai syarat formalitas fakultatif, bukan prasyarat mutlak penyidikan (conditio sine qua non). Dalam praktik peradilan, penyimpangan ini terbukti pada perkara dokter "SOM" yang diputus bersalah tanpa adanya penilaian pendahuluan dari MDP, sehingga nyata-nyata mengesampingkan asas lex specialis derogat legi generali. Penelitian ini merekomendasikan dua langkah strategis: pertama, rekonstruksi norma Pasal 308 UU Kesehatan dengan menetapkan akibat hukum yang tegas berupa batal demi hukum atas penyidikan yang mengabaikan rekomendasi MDP; kedua, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai pedoman penanganan perkara pidana kesehatan bagi hakim. Ini penting guna mengembalikan fungsi MDP sebagai scientific-professional-gatekeeper.

Zitieren

APA

Legi, A. N., Cornelis, V. I., Aranggraeni, R., & Hamdani, F. (2026). Anomali Lex Imperfecta dalam Pengaturan Hukum Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi di Indonesia: Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Conditio Sine Qua Non Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 10(S2), 405-426. https://doi.org/10.25139/lex.v10is2.13023

Vancouver

Legi AN, Cornelis VI, Aranggraeni R, Hamdani F. Anomali Lex Imperfecta dalam Pengaturan Hukum Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi di Indonesia: Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Conditio Sine Qua Non Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan. 2026;10(S2):405-426. doi:10.25139/lex.v10is2.13023

BibTeX
@article{Legi2026,
  author = {Legi, Arfi Nofri and Cornelis, Vieta Imelda and Aranggraeni, Renda and Hamdani, Fathul},
  title = {Anomali Lex Imperfecta dalam Pengaturan Hukum Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi di Indonesia: Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Conditio Sine Qua Non Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan},
  journal = {Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan},
  year = {2026},
  volume = {10},
  number = {S2},
  pages = {405--426},
  doi = {10.25139/lex.v10is2.13023}
}
Kostenlos starten →