EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY-SA 4.0

Krisis Netralitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pilkada: Urgensi Rekonstruksi Regulasi Pasca-Kasus Blitar 2024

Narsulin, I Made Warka

Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan · 02.11.2026 · 10 (3) · 1087-1106

DOI: 10.25139/lex.v10i3.12989 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, online erschienen am 02.11.2026. Verfasst von Narsulin und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-SA 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Penelitian ini menganalisis antinomi normatif horizontal dan kekosongan hukum berlapis terkait netralitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dengan bertolak dari kasus Kabupaten Blitar 2024. Pasal 280 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit melarang anggota BPD mengikuti kampanye pemilu dan mengancam sanksi pidana melalui Pasal 494, sementara Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 hanya melarang kepala desa dan perangkat desa tanpa menyebutkan BPD. Konflik norma ini tidak dapat diselesaikan secara definitif melalui asas lex specialis maupun lex posterior, mengingat kedua asas tersebut menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif. Kekosongan hukum semakin mendalam karena baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tidak memuat ketentuan mengenai netralitas BPD selama pemilihan berlangsung. Di luar batas wilayah Indonesia, bukti komparatif dari Filipina, India, Thailand, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pengaturan netralitas elektoral bagi badan perwakilan tingkat akar rumput merupakan sebuah keharusan demokratis yang diakui secara global. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, studi ini menganalisis Surat Bawaslu Blitar Nomor 349/PM.00.02/K.JI-03/10/2024 sebagai perangkat heuristik yang mewujudkan kegagalan regulasi tersebut. Analisis ini didasarkan pada teori negara hukum, kepastian hukum, dan teori hierarki norma hukum. Studi ini mengusulkan reformulasi bertahap yang terintegrasi: revisi jangka pendek terhadap Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Desa, serta pembentukan undang-undang kepemiluan yang terintegrasi untuk jangka panjang. Penelitian ini berkontribusi pada kerangka konseptual kepastian hukum berdimensi tiga.

Zitieren

APA

Narsulin, & Warka, I. M. (2026). Krisis Netralitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pilkada: Urgensi Rekonstruksi Regulasi Pasca-Kasus Blitar 2024. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, 10(3), 1087-1106. https://doi.org/10.25139/lex.v10i3.12989

Vancouver

Narsulin, Warka IM. Krisis Netralitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pilkada: Urgensi Rekonstruksi Regulasi Pasca-Kasus Blitar 2024. Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan. 2026;10(3):1087-1106. doi:10.25139/lex.v10i3.12989

BibTeX
@article{Narsulin2026,
  author = {Narsulin and Warka, I Made},
  title = {Krisis Netralitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pilkada: Urgensi Rekonstruksi Regulasi Pasca-Kasus Blitar 2024},
  journal = {Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan},
  year = {2026},
  volume = {10},
  number = {3},
  pages = {1087--1106},
  doi = {10.25139/lex.v10i3.12989}
}
Kostenlos starten →