PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN JEPANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM
Justitia Scripta · 24.06.2023 · 1 (2) · 166-179
DOI: 10.25105/justitiascripta.v1i2.26763 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Justitia Scripta, online erschienen am 24.06.2023. Verfasst von Eka Anugrah Pratiwi und 1 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Tujuan dari penulisan ini untuk membahas perbandingan hukum Indonesia dan Jepang terkait penyelesaian sengketa maritim (industri pelayaran). Bagaimana pengaturan hukum Indonesia dan Jepang terkait dengan penyelesaian sengketa maritim, kemudian Apakah persamaan dan perbedaan serta faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan terkait penyelesaian sengketa maritim Indonesia dan Jepang. Dalam praktik penyelesaian sengketa maritim di Indonesia dilaksankan di Pengadilan sedangkan di Jepang sudah memiliki lembaga arbitrase Tokyo Maritime Arbitration Commission (TOMAC). Metode penulisan normatif menggunakan data sekunder, yang akan dianalisis secara deskriptif dan mengambil kesimpulkan dengan cara deduktif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang mengacu sistem hukum sipil (civil law) memiliki persamaan dalam menerima prinsip universal hukum kontrak dan arbitrase internasional, seperti prinsip pacta sunt servanda, good faith, dan pengakuan terhadap Perjanjian New York 1958 dan Hukum Model UNCITRAL. Peter de Cruz menyatakan bahwa kajian perbandingan hukum tidak hanya menekankan perbedaan antara negara, tetapi juga mencoba memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda menjalankan fungsi sosial yang sama dalam konteks yang berbeda. Dia memperkenalkan dua konsep penting yaitu konvergensi hukum (legal convergence) dan kesatuan hukum (legal unity) Namun, tingkat konvergensi dan harmonisasi sistem hukum masing-masing negara juga dipengaruhi oleh sistem hukum Friedman adanya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam mencapai penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan sesuai dengan standar industri maritim global, Indonesia harus modernisasi hukum pelayarannya, membangun arbitrase maritim nasional, dan memperbarui substansi dan budaya hukum.
Zitieren
APA
Pratiwi, E. A., & Saleh, R. (2023). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN JEPANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM. Justitia Scripta, 1(2), 166-179. https://doi.org/10.25105/justitiascripta.v1i2.26763
Vancouver
Pratiwi EA, Saleh R. PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN JEPANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM. Justitia Scripta. 2023;1(2):166-179. doi:10.25105/justitiascripta.v1i2.26763
BibTeX
@article{Pratiwi2023,
author = {Pratiwi, Eka Anugrah and Saleh, Rosdiana},
title = {PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN JEPANG TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM},
journal = {Justitia Scripta},
year = {2023},
volume = {1},
number = {2},
pages = {166--179},
doi = {10.25105/justitiascripta.v1i2.26763}
}
EUVIMED