EUVIMEDEUVIMED entdecken
Open Access · CC BY 4.0

Fajar dan Senja Otonomi Daerah: Trajektori Dua Dekade

M. Adnan Yazar Zulfikar

Padjadjaran Law Review · 20.12.2025 · 13 (2) · 88-103

DOI: 10.24198/plr.v13i2.2476 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Padjadjaran Law Review, online erschienen am 20.12.2025. Verfasst von M. Adnan Yazar Zulfikar. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Artikel ini membahas mengenai perjalanan otonomi daerah sebagai pendekatan yang diadopsi lebihserius oleh UUD 1945 pasca reformasi, untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunankewilayahan di Indonesia. Berangkat dari hasil penelitian sebagai salah satu kontributor pada BackgroundStudy Kerangka Regulasi RPJMN 2025-2029, penulis membawa temuan studi tersebut kepada diskursusakademik kesarjanaan hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini bermaksud melanjutkan kepustakaanhukum pemerintahan daerah terkini yang sudah membahas gejala resentralisasi pada UU PemerintahanDaerah, artikel ini menemukan bahwa gejala resentralisasi sebagai gejala luas dari pada berbagai produklegislasi, paling tidak empat legislasi di bidang kewilayahan penyelenggara Negara yang tampil yaitu UUPemerintahan Daerah, UU HKPD, dan UU Penataan Ruang. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif,dengan pendekatan yuridis normatif, penulis mengonstruksi lensa analisis untuk mengevaluasi kebijakanpembangunan pada tiga produk legislasi di bidang kewilayahan sebagai studi kasus. Menggunakan lensaanalisa konsep pembangunan berkelanjutan, hukum dan pembangunan, serta konsep otonomi daerahitu sendiri, artikel ini merumuskan tolok ukur bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunanyang dilakukan dengan orientasi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memposisikan hukum secaraotonom untuk menjadi instrumen koreksi dan orientasi pada kebijakan pembangunan. Konsep otonomidaerah sebagai kebijakan konstitusi sendiri dinilai sebagai kerangka hukum yang mampumengoperasionalisasi pembangunan berkelanjutan ke pada realitas penyelenggaraan pemerintahan.Namun, hasil studi kasus pada tiga legislasi di bidang kewilayahan menunjukan bahwa otonomi daerahmengalami arus balik pada sentralisasi yang secara teoretis dan historis kontraproduksi padapembangunan berkelanjutan, yang berkeadilan sosial dan berwawasan lingkungan.

Zitieren

APA

Zulfikar, M. A. Y. (2025). Fajar dan Senja Otonomi Daerah: Trajektori Dua Dekade. Padjadjaran Law Review, 13(2), 88-103. https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2476

Vancouver

Zulfikar MAY. Fajar dan Senja Otonomi Daerah: Trajektori Dua Dekade. Padjadjaran Law Review. 2025;13(2):88-103. doi:10.24198/plr.v13i2.2476

BibTeX
@article{Zulfikar2025,
  author = {Zulfikar, M. Adnan Yazar},
  title = {Fajar dan Senja Otonomi Daerah: Trajektori Dua Dekade},
  journal = {Padjadjaran Law Review},
  year = {2025},
  volume = {13},
  number = {2},
  pages = {88--103},
  doi = {10.24198/plr.v13i2.2476}
}
Kostenlos starten →