WARIA, PEMERINTAH, DAN HAK SEKSUAL: KASUS IMPLEMENTASI PERDA GEPENG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam · 2018
DOI: 10.23971/njppi.v1i2.908 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 2018. Verfasst von Masthuriyah Sa'dan. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).
Abstract (Originalsprache)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Para waria yang mengamen di pinggir jalan, di trotoar dan di lampu merah juga menjadi incaran utama aparat. Sehingga mereka yang ditangkap tidak mendapat perlakuan yang manusiawi di camp assessment termasuk pelayanan dalam hal kesehatan seksual dan reproduksi bagi waria yang mengidap HIV/AIDS. Padahal mengamen bagi waria mungkin ”satu-satunya” cara untuk bertahan hidup di kota Yogyakarta. Dengan menggunakan kajian pustaka, tulisan ini ingin mengkaji mengapa waria mengamen dan bagaimana sikap dan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak asasi bagi waria.
Kata kunci: waria, pemerintah, hak seksual.
Zitieren
APA
Sa'dan, M. (2018). WARIA, PEMERINTAH, DAN HAK SEKSUAL: KASUS IMPLEMENTASI PERDA GEPENG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam. https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.908
Vancouver
Sa'dan M. WARIA, PEMERINTAH, DAN HAK SEKSUAL: KASUS IMPLEMENTASI PERDA GEPENG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam. 2018. doi:10.23971/njppi.v1i2.908
BibTeX
@article{Sadan2018,
author = {Sa'dan, Masthuriyah},
title = {WARIA, PEMERINTAH, DAN HAK SEKSUAL: KASUS IMPLEMENTASI PERDA GEPENG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA},
journal = {NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam},
year = {2018},
doi = {10.23971/njppi.v1i2.908}
}
EUVIMED