KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada · 07.06.2011 · 23 (2) · 263
DOI: 10.22146/jmh.16188 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, online erschienen am 07.06.2011. Verfasst von Mrs. Suhariningsih. Die Arbeit wurde bisher 3-mal zitiert (Crossref). Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Land policy in the right to cultivate (plantations) should be reorganized, because the politics of economic development law in the reformation era seems to favour free market. Therefore, agrarian reform is needed to create a balance of interests between holders of land tenure’s right to cultivate (plantation) and popular interests. Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU Perkebunan) perlu ditata kembali, mengingat politik hukum pembangunan ekonomi di era reformasi mengarah pada pasar bebas. Oleh karena itu, reforma agraria diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan struktur penguasaan tanah antara pemegang HGU Perkebunan dengan kepentingan rakyat.
Zitieren
APA
Suhariningsih, M. (2011). KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 263. https://doi.org/10.22146/jmh.16188
Vancouver
Suhariningsih M. KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2011;23(2):263. doi:10.22146/jmh.16188
BibTeX
@article{Suhariningsih2011,
author = {Suhariningsih, Mrs.},
title = {KEBIJAKAN PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG HAK GUNA USAHA PERKEBUNAN},
journal = {Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada},
year = {2011},
volume = {23},
number = {2},
pages = {263},
doi = {10.22146/jmh.16188}
}
EUVIMED