DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN
Legislatif · 31.08.2024 · 113-130
DOI: 10.20956/jl.v7i2.35500 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Legislatif, online erschienen am 31.08.2024. Verfasst von Jody Simandjuntak und 4 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Peristiwa hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) semakin marak di Indonesia, mengancam suara kritis masyarakat, aktivis, dan jurnalis. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi SLAPP melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (Perma 1/2023). Walaupun seperti itu, peraturan ini masih belum komprehensif jika dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki definisi dan prosedur yang lebih jelas dan luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual untuk mengkaji regulasi Anti Eco- SLAPP di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perma 1/2023 memperkuat perlindungan hukum terhadap SLAPP, masih terdapat kelemahan, seperti ketidakjelasan dalam mekanisme ganti rugi dan beban pembuktian. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Kanada menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh dan prosedur hukum yang lebih efektif dalam mencegah SLAPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dengan Perma 1/2023, Indonesia perlu mengadopsi definisi yang lebih jelas dan prosedur yang lebih kuat untuk perlindungan hukum terhadap SLAPP, belajar dari praktik di negara-negara lain untuk melindungi hak partisipasi publik secara lebih efektif.
Zitieren
APA
Simandjuntak, J., Gomulia, A. B., Riyadi, F. Y., Zebua, G. J. N., & Hartawan, Y. A. V. (2024). DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN. Legislatif, 113-130. https://doi.org/10.20956/jl.v7i2.35500
Vancouver
Simandjuntak J, Gomulia AB, Riyadi FY, Zebua GJN, Hartawan YAV. DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN. Legislatif. 2024:113-130. doi:10.20956/jl.v7i2.35500
BibTeX
@article{Simandjuntak2024,
author = {Simandjuntak, Jody and Gomulia, Arauna Bianca and Riyadi, Falindevrie Yusuf and Zebua, Gladys Jennifer Nadila and Hartawan, Yolanda Amorita Virginia},
title = {DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN},
journal = {Legislatif},
year = {2024},
pages = {113--130},
doi = {10.20956/jl.v7i2.35500}
}
EUVIMED