EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Aktieva Tri Tjitrawati

Yuridika · 2010

DOI: 10.20473/ydk.v25i2.249 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Yuridika, 2010. Verfasst von Aktieva Tri Tjitrawati.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Dirumuskannya ketentuan mengenai hipotik kapal dalam UU Pelayaran Tahun 2008 dan keikutsertaan Indonesia dalam International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 belum mampu mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh para pelaku dalam aktivitas bisnis pelayaran, sementara di sisi lain, lembaga keuangan dan perbankan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan mereka akan pengembalian dana pengadaan kapal. Diperlukan penataan aturan-aturan di bidang hipotik kapal, terutama memisahkan aturan tersebut dari undang-undang pelayaran, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendanai sektor ini.Kata Kunci : hipotik kapal, penataan aturan, pendanaan.

Zitieren

APA

Tjitrawati, A. T. (2010). PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Yuridika. https://doi.org/10.20473/ydk.v25i2.249

Vancouver

Tjitrawati AT. PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Yuridika. 2010. doi:10.20473/ydk.v25i2.249

BibTeX
@article{Tjitrawati2010,
  author = {Tjitrawati, Aktieva Tri},
  title = {PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN},
  journal = {Yuridika},
  year = {2010},
  doi = {10.20473/ydk.v25i2.249}
}
Kostenlos starten →