KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI
Jurist-Diction · 2018
DOI: 10.20473/jd.v1i1.9724 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Jurist-Diction, 2018. Verfasst von Amanda Rosaline Fajar Sari. Die Arbeit nennt 22 Literaturangaben. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan hukum sendiri, salah satunya adalah Hukum Pidana Militer. Disamping memiliki aturan hukum sendiri, militer juga mempunyai badan peradilan tersendiri yang disebut dengan Peradilan Militer. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus yang melibatkan Purnawirawan TNI yang diadili di Peradilan Militer sedangkan Purnawirawan TNI statusnya adalah sudah menjadi warga sipil. Warga sipil seharusnya diadili di Peradilan Umum. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili Purnawirawan TNI. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan asas lex temporis delicti, Peradilan Militer memiliki wewenang dalam mengadili Purnawirawan TNI. Namun untuk kasus korupsi, Peradilan Militer tidak memiliki kewenangan karenaperkara korupsi mutlak menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Zitieren
APA
Sari, A. R. F. (2018). KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI. Jurist-Diction. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9724
Vancouver
Sari ARF. KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI. Jurist-Diction. 2018. doi:10.20473/jd.v1i1.9724
BibTeX
@article{Sari2018,
author = {Sari, Amanda Rosaline Fajar},
title = {KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI},
journal = {Jurist-Diction},
year = {2018},
doi = {10.20473/jd.v1i1.9724}
}
EUVIMED