EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Tanggung Jawab Negara: Tata Kelola Pendanaan Mitigasi Iklim dan Kepastian Hukum bagi Perhutanan Sosial

Nanang Kosasih

Proceeding Legal Symposium · 16.03.2026 · 4 (1)

DOI: 10.18196/pls.v4i1.246 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 16.03.2026. Verfasst von Nanang Kosasih.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Pendanaan proyek mitigasi perubahan iklim menempatkan perhutanan sosial sebagai instrumen penting dalam perlindungan hutan dan pengurangan emisi melalui keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun, kerangka hukum yang mengatur Nilai Ekonomi Karbon, pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan kebijakan perhutanan sosial belum memberikan kepastian hukum atas skema pendanaan serta pengakuan hak ekonomi yang proporsional. Desain kebijakan yang cenderung bias dan lemahnya implementasi menyebabkan keterbatasan akses pendanaan, menimbulkan konflik agraria dan konflik sosial horizontal, serta berpotensi melemahkan keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan distributif dalam pendanaan proyek mitigasi perubahan iklim, sekaligus menelaah peluang pengakuan perhutanan sosial sebagai subjek yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga hutan, termasuk melalui perdagangan karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap regulasi Nilai Ekonomi Karbon, kebijakan pendanaan iklim, dan tata kelola perhutanan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator pendanaan, dan penjamin keadilan sosial. Skema pendanaan BPDLH yang didominasi mekanisme pinjaman bergulir dan minim skema hibah belum mencerminkan keadilan distributif serta belum memberikan kepastian hukum atas hak ekonomi perhutanan sosial. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan dan desain pendanaan iklim yang lebih adil dengan mengakui perhutanan sosial sebagai pemegang hak ekonomi kolektif dan mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta menjadi solusi konflik agraria dalam Kawasan hutan.

Zitieren

APA

Kosasih, N. (2026). Tanggung Jawab Negara: Tata Kelola Pendanaan Mitigasi Iklim dan Kepastian Hukum bagi Perhutanan Sosial. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.246

Vancouver

Kosasih N. Tanggung Jawab Negara: Tata Kelola Pendanaan Mitigasi Iklim dan Kepastian Hukum bagi Perhutanan Sosial. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.246

BibTeX
@article{Kosasih2026,
  author = {Kosasih, Nanang},
  title = {Tanggung Jawab Negara: Tata Kelola Pendanaan Mitigasi Iklim dan Kepastian Hukum bagi Perhutanan Sosial},
  journal = {Proceeding Legal Symposium},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  doi = {10.18196/pls.v4i1.246}
}
Kostenlos starten →