EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

“Penguatan Citizen Lawsuit dalam Penanggulangan Banjir: Studi Perbandingan Public Interest Litigation di India dan Kebijakan Pengendalian Banjir di Belanda”

Indri Jasinta, Aulia Ulfa Septiryani

Proceeding Legal Symposium · 16.03.2026 · 4 (1)

DOI: 10.18196/pls.v4i1.243 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 16.03.2026. Verfasst von Indri Jasinta und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Abstrak Indonesia terus dilanda banjir besar di berbagai wilayah. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah banjir yang terjadi di Indonesia sejak 2020 hingga 2024 mencapai 6.913 bencana banjir. Kemudian, dari 1 Januari hingga 17 Maret 2025, Indonesia mencatat 641 kejadian bencana yang mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Bencana banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan peristiwa tersebut tidak semata-mata merupakan bencana alam, melainkan mencerminkan kegagalan negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang. Lemahnya perencanaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan menyebabkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, citizen lawsuit menjadi instrumen penting untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi citizen lawsuit dalam kasus banjir di Indonesia dengan melakukan studi perbandingan mekanisme Public Interest Litigation di India serta kebijakan pengendalian banjir di Belanda sebagai praktik pengelolaan banjir yang relatif berhasil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan India melalui Public Interest Litigation berhasil memanfaatkan peran aktif pengadilan untuk memaksa negara bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan pencegahan banjir, sementara Belanda menekankan pendekatan preventif melalui kebijakan tata kelola banjir yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Temuan ini menegaskan citizen lawsuit memiliki urgensi untuk diperkuat di Indonesia sebagai mekanisme akuntabilitas negara, sekaligus diiringi reformasi kebijakan pengelolaan banjir yang berkelanjutan guna menjamin keadilan lingkungan, perlindungan hak warga negaraan dan pencegahan banjir. Kata Kunci: citizen lawsuit, perbandingan negara, pertanggungjawaban negara

Zitieren

APA

Jasinta, I., & Septiryani, A. U. (2026). “Penguatan Citizen Lawsuit dalam Penanggulangan Banjir: Studi Perbandingan Public Interest Litigation di India dan Kebijakan Pengendalian Banjir di Belanda”. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.243

Vancouver

Jasinta I, Septiryani AU. “Penguatan Citizen Lawsuit dalam Penanggulangan Banjir: Studi Perbandingan Public Interest Litigation di India dan Kebijakan Pengendalian Banjir di Belanda”. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.243

BibTeX
@article{Jasinta2026,
  author = {Jasinta, Indri and Septiryani, Aulia Ulfa},
  title = {“Penguatan Citizen Lawsuit dalam Penanggulangan Banjir: Studi Perbandingan Public Interest Litigation di India dan Kebijakan Pengendalian Banjir di Belanda”},
  journal = {Proceeding Legal Symposium},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  doi = {10.18196/pls.v4i1.243}
}
Kostenlos starten →