EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Faktual dan Korporasi Pidana Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Novritsar Hasintongan Pakpahan, Binsar Pamopo Pakpahan

Proceeding Legal Symposium · 16.03.2026 · 4 (1)

DOI: 10.18196/pls.v4i1.240 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 16.03.2026. Verfasst von Novritsar Hasintongan Pakpahan und 1 weiteren Autor:innen.

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Peraturan lingkungan ditujukan untuk memastikan keadilan lingkungan. UU PPLH yang sebelumnya mengatur mengenai hukum perdata, pidana, hingga hukum acaranya secara terbatas namun terakhir telah dilengkapi dengan PERMA 1/2023 yang memberikan pedoman mengenai peradilan lingkungan. Akan tetapi, dengan berlakunya UU 20/2025 tentang KUHAP khususnya pada Pasal 362 yang menyatakan bahwa peraturan pelaksana hukum acara pidana sebelum UU 20/2025 tidak berlaku, timbul konflik norma manakala tidak ada pengaturan mengenai pertangungjawaban pidana pelaku faktual dari perbuatan pidana lingkungan oleh korporasi. Atas permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana lingkungan oleh korporasi dan pelaku faktual serta bagaimana hukum acara pidana pemeriksaan pertanggungjawaban pidana pelaku faktual dari pidana lingkungan oleh korporasi pasca UU 20/2025. Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menjawab pengaturan pertanggungjawaban pidana lingkungan oleh korporasi dan pelaku faktual dan hukum acara pidana pemeriksaan pertanggungjawaban pidana pelaku faktual dari pidana lingkungan oleh korporasi pasca UU 20/2025. Metode penelitian normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan studi pustaka terhadap alat peraturan perundang-undangan dan jurnal yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian meringkaskan bahwa pelaku faktual walau bertindak atas subjek korporasi namun dipandang memiliki kesadaran hukum secara pribadi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu serta ketentuan dalam Pasal 69 PERMA 1/2023 tidak bertentangan dengan Pasal 362 UU 202/2025 sehingga PERMA 1/2023 tetap dapat dijadikan acuan dalam pemeriksaan tindak pidana lingkungan khususnya oleh pelaku faktual dari pidana lingkungan oleh korporasi. Penelitian ini bermanfaat bagi aparatur penegak hukum dan akademisi untuk mengetahui kepastian hukum dalam hukum acara pidana lingkungan..

Zitieren

APA

Pakpahan, N. H., & Pakpahan, B. P. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Faktual dan Korporasi Pidana Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.240

Vancouver

Pakpahan NH, Pakpahan BP. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Faktual dan Korporasi Pidana Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.240

BibTeX
@article{Pakpahan2026,
  author = {Pakpahan, Novritsar Hasintongan and Pakpahan, Binsar Pamopo},
  title = {Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Faktual dan Korporasi Pidana Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana},
  journal = {Proceeding Legal Symposium},
  year = {2026},
  volume = {4},
  number = {1},
  doi = {10.18196/pls.v4i1.240}
}
Kostenlos starten →