Decoupling of Carbon Dependency: Rekonstruksi Regulasi atas Hambatan Coal Lock-in dalam Skenario Net Zero Emission IEA-Indonesia
Proceeding Legal Symposium · 16.03.2026 · 4 (1)
DOI: 10.18196/pls.v4i1.233 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 16.03.2026. Verfasst von Dimas Saputra und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Transisi energi di Indonesia salah satunya dihambat oleh fenomena coal lock-in akibat ketergantungan pada batubara yang diperkuat oleh rigiditas regulasi dan infrastruktur lama. Ketidakselarasan kerangka hukum domestik dengan target dekarbonisasi global menciptakan hambatan struktural dalam mengadopsi energi bersih secara masif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi kerangka regulasi yang menghambat dekarbonisasi dan merumuskan strategi rekonstruksi hukum guna mencapai decoupling of carbon dependency selaras dengan skenario Net Zero Emission (NZE) yang diusulkan dalam kerjasama Indonesia-International Energy Agency (IEA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan data sekunder. Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan transisi bukan terletak pada aspek teknis semata, melainkan pada struktur kontrak Power Purchase Agreement (PPA) berskema Take-or-Pay yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan PP Nomor 23 Tahun 2014 membatasi fleksibilitas jaringan untuk menyerap energi terbarukan. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan rekonstruksi regulasi melalui transformasi kontrak PPA menjadi model adaptif, yang didukung oleh mekanisme transition credits dan insentif pensiun dini PLTU melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) guna menjamin kepastian hukum. Lebih lanjut, strategi decoupling dapat dicapai dengan mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial (Just Transition) serta mengalihkan fokus regulasi ke sektor mineral kritis sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru. Penelitian ini memberikan panduan strategis bagi pembuat kebijakan dalam mereformasi regulasi kontrak ketenagalistrikan. Selain itu, studi ini bermanfaat bagi perumus kebijakan fiskal untuk merancang disinstik karbon, serta menjadi referensi akademis dalam mengintegrasikan standar IEA ke dalam kerangka kedaulatan energi nasional.
Zitieren
APA
Saputra, D., & Bisri, M. M. (2026). Decoupling of Carbon Dependency: Rekonstruksi Regulasi atas Hambatan Coal Lock-in dalam Skenario Net Zero Emission IEA-Indonesia. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.233
Vancouver
Saputra D, Bisri MM. Decoupling of Carbon Dependency: Rekonstruksi Regulasi atas Hambatan Coal Lock-in dalam Skenario Net Zero Emission IEA-Indonesia. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.233
BibTeX
@article{Saputra2026,
author = {Saputra, Dimas and Bisri, M Mustofah},
title = {Decoupling of Carbon Dependency: Rekonstruksi Regulasi atas Hambatan Coal Lock-in dalam Skenario Net Zero Emission IEA-Indonesia},
journal = {Proceeding Legal Symposium},
year = {2026},
volume = {4},
number = {1},
doi = {10.18196/pls.v4i1.233}
}
EUVIMED