Kebijakan Satu Peta sebagai Instrumen Reformasi Tata Ruang WP3K dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Proceeding Legal Symposium · 17.03.2026 · 4 (1)
DOI: 10.18196/pls.v4i1.231 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 17.03.2026. Verfasst von Novianti Dewi und 2 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Tata ruang memiliki peran krusial dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K). Namun, pengelolaan WP3K masih dihadapkan pada persoalan tumpang tindih kewenangan antarkementerian serta ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini dipicu oleh restrukturisasi Rencana Zonasi WP3K pasca berlakunya UU Cipta Kerja dengan penentuan batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga menimbulkan peralihan kewenangan perencanaan serta berpotensi mengurangi sensitivitas kebijakan terhadap kondisi ekologis lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan Rencana Zonasi WP3K yang memengaruhi pemanfaatan sumber daya WP3K serta menganalisis kebijakan satu peta sebagai solusi utama penataan ruang yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi penerapan tata ruang yang terintegrasi melalui kebijakan satu peta. Integrasi peta penataan ruang oleh pemerintah pusat harus didahului dengan pertimbangan terhadap kebutuhan pembangunan dan kondisi ekologis daerah. Selain itu, pemerintah pusat perlu memberikan penegasan terhadap pembagian kewenangan dalam penataan ruang antarkementerian. Langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh kementerian terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi seluruh struktur pemerintahan dalam menghadirkan kebijakan dan memperkuat koordinasi terkait pemetaan tata ruang nasional dan daerah. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan satu peta sebagai solusi penelitian akan memberikan landasan tata ruang bagi masyarakat WP3K guna memberikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Zitieren
APA
Dewi, N., Ignatius, M. G., & Sulaiman, R. A. (2026). Kebijakan Satu Peta sebagai Instrumen Reformasi Tata Ruang WP3K dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.231
Vancouver
Dewi N, Ignatius MG, Sulaiman RA. Kebijakan Satu Peta sebagai Instrumen Reformasi Tata Ruang WP3K dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.231
BibTeX
@article{Dewi2026,
author = {Dewi, Novianti and Ignatius, Maytri Gestart and Sulaiman, Rachma Ananda},
title = {Kebijakan Satu Peta sebagai Instrumen Reformasi Tata Ruang WP3K dan Pengelolaan Sumber Daya Alam},
journal = {Proceeding Legal Symposium},
year = {2026},
volume = {4},
number = {1},
doi = {10.18196/pls.v4i1.231}
}
EUVIMED