Disharmoni Regulasi Tata Kelola Hutan dan Dampaknya terhadap Bencana Hidrometeorologi
Proceeding Legal Symposium · 17.03.2026 · 4 (1)
DOI: 10.18196/pls.v4i1.226 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 17.03.2026. Verfasst von Ade Irfan Santosa und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Abstrak Penelitian ini menganalisis disharmoni regulasi tata kelola hutan dan kaitannya dengan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi, dengan menempatkan relasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fokus utama. Studi ini berangkat dari premis bahwa banjir bandang dan tanah longsor tidak semata dipicu hujan ekstrem, melainkan diproduksi oleh kerentanan sosial ekologis yang dipengaruhi perubahan tutupan hutan di hulu daerah aliran sungai dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach yang menelaah pengaturan kewenangan pusat-daerah dalam dua undang-undang rujukan utama beserta peraturan pelaksananya, serta menempatkan PP Nomor 43 Tahun 2021 sebagai indikator ketidaksesuaian struktural tata ruang, kawasan hutan, dan perizinan. Untuk memperkaya konteks, penelitian menerapkan case and document analysis melalui dokumen publik dan pemberitaan media kredibel terkait peristiwa bencana dan perdebatan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa disharmoni vertikal antara kebijakan pusat dan RTRW atau RDTR daerah, serta disharmoni horizontal antarsektor, memunculkan tumpang tindih norma dan prosedur yang membuka celah legitimasi sehingga izin sektoral berpotensi tetap berjalan meskipun terdapat persoalan kesesuaian ruang. Keberadaan mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian merefleksikan pola koreksi ex post yang berisiko menggeser fungsi regulasi dari pencegahan menjadi penyesuaian pascakejadian. Penelitian ini menawarkan arah harmonisasi melalui penyelarasan norma dengan RTRW atau RDTR, koordinasi vertikal yang mengikat sebelum izin terbit, integrasi perizinan dengan pengendalian tata ruang, pembatasan ketat mekanisme penyelesaian ketidaksesuaian, serta penguatan pengawasan dan penegakan yang konsisten. Keywords: disharmoni regulasi; kewenangan pusat dan daerah; perizinan ; kesesuaian ruang; bencana hidrometeorologi
Zitieren
APA
Santosa, A. I., & Hafid, M. M. (2026). Disharmoni Regulasi Tata Kelola Hutan dan Dampaknya terhadap Bencana Hidrometeorologi. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.226
Vancouver
Santosa AI, Hafid MM. Disharmoni Regulasi Tata Kelola Hutan dan Dampaknya terhadap Bencana Hidrometeorologi. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.226
BibTeX
@article{Santosa2026,
author = {Santosa, Ade Irfan and Hafid, Moh. Maskurudin},
title = {Disharmoni Regulasi Tata Kelola Hutan dan Dampaknya terhadap Bencana Hidrometeorologi},
journal = {Proceeding Legal Symposium},
year = {2026},
volume = {4},
number = {1},
doi = {10.18196/pls.v4i1.226}
}
EUVIMED