“Reformulasi UU KSDAHE Guna Mewujudkan Konservasi Partisipatif melalui Pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Penetapan Areal Preservasi”
Proceeding Legal Symposium · 17.03.2026 · 4 (1)
DOI: 10.18196/pls.v4i1.206 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Proceeding Legal Symposium, online erschienen am 17.03.2026. Verfasst von Yono Sugi Anom Darmawan und 1 weiteren Autor:innen.
Abstract (Originalsprache)
Amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harusdijalankan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta disertai dengan pengakuan danpenghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-hak tradisionalnya.Namun, dalam praktiknya, implementasi norma konstitusional tersebut dalam rezim hukumkonservasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juncto Undang-Undang Nomor32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE),masih memperlihatkan paradigma konservasi yang bersifat eksklusif, sentralistik, dan cenderungmenafikan kedudukan MHA sebagai subjek hukum. Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)menunjukkan bahwa dari sekitar 28,2 juta hektar wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif,hanya ±13,8% yang memperoleh pengakuan formal, sementara 1,6 hingga 4,5 juta hektar wilayahadat tercatat tumpang tindih langsung dengan kawasan konservasi. Kondisi ini berimplikasi padakonflik tenurial yang berkepanjangan serta praktik kriminalisasi terhadap MHA yangmempertahankan wilayah dan cara hidupnya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalahbagaimana kedudukan hukum MHA dalam proses penetapan areal preservasi serta sejauh manaurgensi penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai instrumen hukum dalamreformulasi UU KSDAHE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatanperundang-undangan, konseptual, dan studi komparasi. Penelitian ini bertujuan merumuskan modeltata kelola konservasi ekosistem hayati yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan melalui pelibatanaktif MHA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan MHA yang bersifat bersyarat telahmenciptakan ketimpangan struktural dalam tata kelola konservasi dan melemahkan perlindungan hakkonstitusional MHA. Oleh karena itu, integrasi prinsip FPIC sebagai mekanisme hukum yangmengikat dalam penetapan areal preservasi menjadi suatu keniscayaan. Kesimpulannya, reformulasiUU KSDAHE perlu dilakukan dengan mengakui MHA sebagai subjek hukum, mengintegrasikanFPIC secara substantif, serta membentuk lembaga independen pengawal FPIC melalui revisi Pasal 1,Pasal 9, Pasal 16, Pasal 39, dan Pasal 40a.
Zitieren
APA
Darmawan, Y. S. A., & Nababan, Y. N. (2026). “Reformulasi UU KSDAHE Guna Mewujudkan Konservasi Partisipatif melalui Pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Penetapan Areal Preservasi”. Proceeding Legal Symposium, 4(1). https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.206
Vancouver
Darmawan YSA, Nababan YN. “Reformulasi UU KSDAHE Guna Mewujudkan Konservasi Partisipatif melalui Pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Penetapan Areal Preservasi”. Proceeding Legal Symposium. 2026;4(1). doi:10.18196/pls.v4i1.206
BibTeX
@article{Darmawan2026,
author = {Darmawan, Yono Sugi Anom and Nababan, Yemima Nathaya},
title = {“Reformulasi UU KSDAHE Guna Mewujudkan Konservasi Partisipatif melalui Pelibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Penetapan Areal Preservasi”},
journal = {Proceeding Legal Symposium},
year = {2026},
volume = {4},
number = {1},
doi = {10.18196/pls.v4i1.206}
}
EUVIMED