Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik Dalam Konflik Bersenjata Internasional
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal · 2021
DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53510 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2021. Verfasst von Rahadyan Fajar Harris und 2 weiteren Autor:innen. Der Volltext ist frei zugänglich (Open Access, CC BY-NC-SA 4.0).
Abstract (Originalsprache)
Kepenulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan prinsip Tanggung Jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect) dalam menangani kasus pemerkosaan sistematik yang terjadi di wilayah yang sedang mengalami sengketa konflik bersenjata internasional (International armed conflict). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menemukan fakta bahwa pemerkosaan sistematik telah menjadi strategi peperangan selama berabad-abad dengan wanita dan anak perempuan sebagai korbannya. PBB memperkirakan lebih dari 60.000 wanita diperkosa selama perang saudara di Sierra Leone (1991-2002), 40.000 di Liberia (1989-2003), 60.000 di bekas Yugoslavia (1992-1995), dan setidaknya 200.000 di Republik Demokratik Kongo sejak 1998. Sehingga secara yuridis, pemerkosaan sistematik tergolong ke dalam pelanggaran berat (grave breach) dalam kerangka hukum humaniter Internasional. Selain itu, tergolong pula ke dalam kejahatan perang (war crimes) ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) berdasarkan Statuta Roma 1998. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip Responsibility to Protect sebagai alternatif penyelesaian kasus pemerkosaan sistematik pada sengketa konflik bersenjata Internasional. Kebaruan penelitian ini ialah penyajian analisis topik pemerkosaan sistematik dalam sengketa konflik bersenjata internasional melalui kerangka hukum humaniter internasional, yang mana belum banyak diteliti di Indonesia. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, bahwasanya meskipun telah terdapat instrumen hukum internasional, masih terdapat banyak pelanggaran berat, kejahatan perang, ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam sengketa konflik bersenjata Internasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip Responsibility to Protect menjadi suatu urgensi guna mendorong tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan sistematik dengan sistem intervensi dalam rangka mencegah dan menghentikan pelanggaran berat yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional.
Zitieren
APA
Harris, R. F., Nugroho, I. I., & Assabili, F. (2021). Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik Dalam Konflik Bersenjata Internasional. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53510
Vancouver
Harris RF, Nugroho II, Assabili F. Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik Dalam Konflik Bersenjata Internasional. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. 2021. doi:10.15294/ipmhi.v1i2.53510
BibTeX
@article{Harris2021,
author = {Harris, Rahadyan Fajar and Nugroho, Inaz Indra and Assabili, Farabi},
title = {Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematik Dalam Konflik Bersenjata Internasional},
journal = {Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal},
year = {2021},
doi = {10.15294/ipmhi.v1i2.53510}
}
EUVIMED