KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA
LAW REFORM · 2014
DOI: 10.14710/lr.v10i1.12453 ↗Kurz gefasst
Fachartikel in der Zeitschrift LAW REFORM, 2014. Verfasst von Benny Karya Limantara.
Abstract (Originalsprache)
Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam menentukan arahkebijakan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia saatini dan pada masa yang akan datang. Kajian didasarkan pada hasil penelitianyuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukumdalam merumuskan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Hasil penelitianmenyimpulkan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi saat ini masihdirasakan kurang efektif, seperti tidak adanya pengaturan pertanggungjawabanbagi korporasi dan tidak adanya pengaturan mengenai perbedaan sanksi antarasatwa liar yang dilindungi dari alam dan hasil penangkaran, oleh karenanya, perluadanya reformulasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya serta dimasukkannya pengaturan mengenai satwa yangdilindungi dalam RUU KUHP sebagai pijakan yuridis yang baru untukmemberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak.Kata Kunci : KebijakanPidana, Perlindungan, Satwa
Zitieren
APA
Limantara, B. K. (2014). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA. LAW REFORM. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12453
Vancouver
Limantara BK. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA. LAW REFORM. 2014. doi:10.14710/lr.v10i1.12453
BibTeX
@article{Limantara2014,
author = {Limantara, Benny Karya},
title = {KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA},
journal = {LAW REFORM},
year = {2014},
doi = {10.14710/lr.v10i1.12453}
}
EUVIMED