EUVIMEDEUVIMED entdecken
Crossref

The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?

Heru Saputra Lumban Gaol, Marchethy Riwani Diaz, Sylvia Janisriwati

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia · 21.06.2024 · 6 (2) · 169-192

DOI: 10.14710/jphi.v6i2.169-192 ↗

Kurz gefasst

Fachartikel in der Zeitschrift Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, online erschienen am 21.06.2024. Verfasst von Heru Saputra Lumban Gaol und 2 weiteren Autor:innen. Die Arbeit wurde bisher 1-mal zitiert (Crossref).

AbstractBibliografische AngabenZitierenVerwandte Studien

Abstract (Originalsprache)

Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content bloger yang membawa perubahan dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan konsumen akhir yang aktivitas konsumsinya tidak untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan influencer, youtubers, dan content blogger memungkinkan untuk tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini semakin problematik dengan hadirnya beberapa preseden buruk berupa gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sekaligus influencer yang menyampaikan ulasan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di era digital, baik kedudukannya sebagai konsumen akhir dan konten yang dibuatnya sebagai influencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Asas lex consumen derogate legi consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan konsumen. Konsumen yang mengulas atau memberikan review di media sosial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.

Zitieren

APA

Gaol, H. S. L., Diaz, M. R., & Janisriwati, S. (2024). The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 6(2), 169-192. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.169-192

Vancouver

Gaol HSL, Diaz MR, Janisriwati S. The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2024;6(2):169-192. doi:10.14710/jphi.v6i2.169-192

BibTeX
@article{Gaol2024,
  author = {Gaol, Heru Saputra Lumban and Diaz, Marchethy Riwani and Janisriwati, Sylvia},
  title = {The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan?},
  journal = {Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia},
  year = {2024},
  volume = {6},
  number = {2},
  pages = {169--192},
  doi = {10.14710/jphi.v6i2.169-192}
}
Kostenlos starten →